Perlukah Paradigma Baru dalam Pembangunan Infrastruktur untuk Efisiensi Logistik?



Pada salah satu Pidato Kenegaraan di bulan Agustus 2021, Presiden Joko Widodo pernah mengatakan, walaupun sangat berkonsentrasi dalam menangani permasalahan kesehatan, tetapi perhatian terhadap agenda-agenda besar menuju Indonesia Maju tidak berkurang sedikitpun.


Presiden juga menegaskan penyelesaian pembangunan infrastruktur yang memurahkan logistik, untuk membangun dari pinggiran dan mempersatukan Indonesia, terus diupayakan.


Infrastruktur Sebagai Pilar Efisiensi Logistik

Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa infrastruktur merupakan salah satu pilar penting peningkatan efisiensi logistik nasional. Salah satu pemicu biaya logistik yang tinggi adalah masalah penyebaran infrastruktur yang tidak merata antar wilayah.


Membangun dari pinggiran penting untuk meningkatkan keseimbangan pertumbuhan ekonomi antar wilayah. Pada tahun 2020, distribusi Produk Domestik Bruto masih didominasi wilayah Jawa (58,75 persen) dan Sumatera (21,36 persen). Empat wilayah lainnya masih harus ditingkatkan kontribusinya, yaitu Kalimantan (7,94 persen), Sulawesi (6,66 persen), Bali-Nusa Tenggara (2,94 persen), dan Papua (2,35 persen).


Ship Follow the Trade menjadi Ship Promote the Trade

Peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) memerlukan perubahan paradigma dari ship follow the trade menjadi ship promote the trade. Jika mengikuti paradigma lama, infrastruktur dikembangkan mengikuti pertumbuhan industri dan perdagangan.


Dengan paradigma baru, infrastruktur dibangun untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi di wilayah baru. Walaupun pada saat ini belum dibutuhkan sepenuhnya, infrastruktur di daerah 3T harus segera direncanakan dan dibangun berdasarkan analisis potensi wilayah.


Di samping penting untuk kemajuan wilayahnya, pertumbuhan ekonomi di wilayah baru juga akan meningkatkan keseimbangan muatan antar wilayah yang berpotensi menurunkan biaya transportasi dan logistik. Ketidakseimbangan muatan antar wilayah ini merupakan salah satu penyebab biaya logistik yang tinggi karena penggunaan kapasitas armada pengangkut yang rendah dari wilayah yang volume muatannya rendah berdampak terhadap biaya pengangkutan secara keseluruhan.


Dengan paradigma baru itu, program beberapa kementerian perlu didorong seperti program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Upaya membangun industri baru berbasis kawasan di pulau-pulau terluar itu juga membutuhkan investasi dan peran swasta, termasuk dalam penyediaan transportasi pengangkutan.


Revitalisasi sarana-prasarana pelabuhan perlu untuk meningkatkan penanganan dan kecepatan bongkar-muat, termasuk penambahan fasilitas plugging yang masih terbatas. Untuk peningkatan ekspor hasil kelautan dan perikanan, diperlukan pengembangan pelabuhan dan bandara sebagai gateway ekspor.


Pembangunan infrastruktur juga perlu untuk mengoptimalkan integrasi program, termasuk antara program SKPT dan Tol Laut dari Kementerian Perhubungan. Program Tol Laut dapat mendukung penerapan paradigma ship promote the trade dengan mengangkut juga barang modal dan bahan baku untuk industri di wilayah baru.